Pemerintah Kabupaten Dairi Ikuti Apel Siaga TPK Bergerak Bersama BKKBN
Sidikalang, DP3AP2KB – Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana
Nasional (BKKBN) menggelar apel siaga Tim Pendamping Keluarga (TPK) Bergerak
dari Alun-Alun Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat, Kamis (12/05/2022) yang
turut dihadiri Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko, diikuti Gubernur, Bupati,
Wakil Bupati, Walikota dari seluruh Indonesia secara daring.
Pemerintah Kabupaten Dairi juga turut mengikuti kegiatan apel
ini secara daring. Wakil Bupati Dairi Jimmy Andrea Lukita Sihombing didampingi
perwakilan Forkopimda mewakili Kapolres dan Dandim, Kepala Dinas P3AP2KB dr. Nitawaty
Sitohang, Perwakilan TP. PKK Kabupaten, Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Dairi,
dinas terkait dan para undangan lainnya.
Kepala BKKBN Hasto Wardoyo dalam paparannya mengatakan akan
mengerahkan 600 ribu personel yang tergabung dalam 200 ribu Tim Pendamping
Keluarga (TPK) untuk menekan angka stunting menjadi 14 persen di tahun 2024. Hasto
juga menyebutkan angka itu berangkat dari jumlah keluarga berisiko stunting di
Indonesia berdasarkan pendataan keluarga 2021 (PK 21) berjumlah 21,9 juta
keluarga.
“600 ribu personel itu bertugas melakukan penyuluhan,
memfasilitasi pelayanan rujukan, dan memfasilitasi pemberian bantuan sosial
serta melakukan surveilance kepada sasaran keluarga berisiko stunting,”
kata Hasto.
Lebih jauh Hasto menjelaskan jumlah keluarga berisiko stunting
ini harus ditekan seminimal mungkin.
“Berdasarkan data Survei Status Gizi Balita Indonesia
(SSGBI) tahun 2021, prevalensi stunting saat ini masih berada pada angka 24,4
persen. Hasto menyebut, angka ini masih lebih tinggi dari standar WHO sebesar
20 persen dan jauh dari target tahun 2024, yakni sebesar 14 persen. Mari kita
bekerja secara optimal,” kata Hasto Wardoyo mengajak.
Ke-600 ribu personel TPK ini direkrut oleh Kepala Desa/Lurah
dari seluruh Indonesia. Pemilihan unsur-unsur TPK sejalan dengan kemampuan
mereka untuk mendampingi keluarga dan faktor kedekatan mereka dengan para
keluarga. Bidan memiliki kemampuan memberikan pelayanan, dan sekaligus sebagai
koordinator lapangan.
Sementara, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menyebutkan
strategi dalam penurunan stunting pada target 24 persen di 2024. Dengan mengerahkan
600 ribu pendamping yang terdiri dari bidan penggerak PKK dan kader KB
merupakan strategi jitu, namun kontrol peran tersebut perlu juga dilakukan.
“Jadi kontrol jadi peran yang penting dalam mencapai
target”, kata Moeldoko mengakhiri.
