Sidikalang, 20 September 2022 Pukul 09.00 WIB. KPPN Sidikalang mengadakan secara daring kegiatan diskusi Analisis Ekonomi Regional Kabupaten Dairi. Acara ini dihadiri oleh Para Kuasa Pengguna Anggaran dan operator lingkup KPPN Sidikalang, Marizha Nurcahyani selaku Akademisi Universitas Medan Area, Nurmaidah Br. Brampu selaku Akademisi STIP Yashafa Subulussalam serta para Pegawai KPPN Sidikalang. Narasumber yang dihadirkan pada acara ini ada Minda Flora Ginting Kepala BPS Kabupaten Dairi.
Kepala BPS Kabupaten Dairi, Minda Flora Ginting memberikan pemaparan terkait indikator-indikator Makro Ekonomi yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi pada tiga wilayah kerja KPPN Sidikalang yaitu wilayah Kabupaten Dairi, Kabupaten Karo dan Kabupaten Pakpak Bharat.
Indikator Makro yang dipaparkan adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Inflasi, Kemiskinan, Pengangguran dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Terkait Indikator PDRB beliau menyampaikan PDRB dinilai atas dua harga yaitu PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK). Beliau memaparkan perbandingan PDRB pada wilayah Kabupaten Dairi, Kabupaten Karo, Kabupaten pakpak Bharat dibandingkan dengan Provinsi Sumatera Utara. Periode 2017-2021 nilai PDRB ADHB di Provinsi Sumatera Utara dan ketiga kabupaten mengalami kenaikan. Nilai PDRB terendah tahun 2021 adalah Kabupaten Pakpak Bharat. Terkait PDRB ADHK perkembangan pertumbuhan ekonomi tiap kabupaten di provinsi Sumatera Utara cukup fluktuatif. Tahun 2021 pertumbuhan ekonomi tiap daerah kembali positif yang menunjukkan setiap daerah pulih.
Indikator berikutnya adalah Inflasi. Inflasi termasuk indikator yang penting dalam mengukur keberhasilan pembangunan suatu daerah. Apalagi dengan kondisi sekarang pasca kenaikan BBM yang disiasati pemerintah dengan menjalankan bantalan-bantalan ekonomi berupa pemberian bantuan sosial. Beliau menyampaikan saat ini inflasi Agustus provinsi Sumatera Utara sudah melewati target inflasi (3± persen), yakni sebesar 5,3 persen. Untuk kabupaten Dairi sendiri dengan rujukan inflasi kota Pematang Siantar juga sudah menyentuh angka 5,01 persen.
Terkait indikator kemiskinan, beliau memaparkan secara umum tahun 2017-2019 tingkat kemiskinan ketiga kabupaten dan provinsi memiliki tren menurun. Kemudian persentase kemiskinan meningkat kembali hingga 2021.Hal diindikasikan meningkat sebagai dampak lanjutan dari Pandemi Covid 19.
Terkait Indikator Pengangguran beliau menyampaikan secara umum tahun 2017-2019 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) ketiga kabupaten dan provinsi cukup fluktuatif. TPT tertinggi terjadi tahun 2020 yang diindikasikan adanya fenomena kembalinya penduduk yang sebelumnya bekerja di luar Dairi, namun kehilangan pekerjaan akibat pandemi Covid-19. TPT kembali menurun tahun 2021 karena aktivitas perekonomian mulai kembali berjalan yang mampu menyerap tenaga kerja.
Indikator terakhir adalah Indeks Pembangunan Manusia, beliau menyampaikan Indeks Pembangunan Manusia merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. Hal ini menjadi salah satu tolok ukur bagaimana masyarakat menikmati hasil-hasil pembangunan yang dilakukan pemerintah. Secara umum, 2017-2021 IPM ketiga kabupaten dan provinsi mengalami peningkatan. Sejak tahun 2017 Nilai IPM di tiga wilayah.paling tinggi di adalah di Kabupaten Karo, bahkan nilainya diatas Provinsi Sumatera Utara dengan nilai tahun 2020 74,43 dan tahun 2021 74,83. Untuk Kabupaten Dairi Thn 2020 nilai IPMnya adalah 71,57 dan tahun 2021 nilanya 71.84 dibandingkan nilai IPM Provinsi Sumatera Utara di tahun 2020 dan tahun 2021 yaitu 71,77 dan 72.00. Indikator yang diukur umur panjang ,hidup sehat,pengetahuan dan standar hidup layak.
Dari pelaksanaan kegiatan ini disimpulkan ada beberapa indikator-indikator makro Ekonomi yang mempengaruhi pertumbuhan Ekonomi pada tiga wilayah kerja KPPN Sidikalang yaitu wilayah kabupaten Dairi, Kabupaten Karo dan Kabupaten Pakpak Bharat.
Analisis Ekonomi Regional ini diharapkan memberikan gambaran terkait kondisi pertumbuhan ekonomi di wilayah Kabupaten Dairi, Karo dan Pakpak Bharat dan dapat memberikan masukan dalam permasalahan ekonomi terkini baik di tingkat provinsi, kabupaten maupun kota yang ternyata sangat beragam sebagai akibat dari kondisi, potensi daerah yang sangat bervariasi, struktur ekonomi suatu daerah yang sangat berbeda, kondisi lahan ,jenis kegiatan ekonomi yang dominan di dalamnya.
